Takalar, Sangkakalanews.my.id – Warga Desa Pattoppakang, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar, semakin geram dengan tindakan Kepala Desa Sapri S.Sos. Pasalnya, papan informasi Dana Desa hanya memajang satu laporan saja, yaitu laporan tahun 2021, seolah mengabaikan fakta bahwa saat ini sudah menjelang akhir tahun 2025. Warga pun menuding Kades Sapri S.Sos mempertontonkan “kebodohan” dan sengaja menyembunyikan informasi penting terkait pengelolaan Dana Desa selama tiga tahun terakhir.
“Pak Kades Sapri S.Sos ini sengaja memperlihatkan ‘kebodohannya’ kepada kami! Bagaimana mungkin seorang kepala desa tidak tahu bahwa laporan Dana Desa harus diperbarui setiap tahun? Kenapa hanya laporan tahun 2021 yang dipajang? Ada apa ini?” ujar seorang warga Desa Pattoppakang dengan nada kesal.
Warga menilai, tindakan Kades Sapri S.Sos ini sangat tidak profesional dan mencurigakan. Mereka menduga ada sesuatu yang ingin disembunyikan terkait penggunaan Dana Desa selama tiga tahun terakhir.
“Kami curiga ada yang tidak beres dengan pengelolaan Dana Desa selama ini. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa takut memajang laporan yang terbaru? Kenapa hanya laporan tahun 2021 yang dipajang?” tanya warga lainnya dengan penuh kecurigaan.
Warga menuntut agar Kades Sapri S.Sos segera memberikan penjelasan yang masuk akal terkait keanehan ini. Mereka juga meminta agar Kades Sapri S.Sos segera memajang laporan Dana Desa tahun-tahun terakhir secara lengkap dan transparan.
“Kami ingin melihat semua laporan Dana Desa, dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Kami ingin tahu ke mana saja uang kami digunakan. Jangan ada yang ditutup-tutupi! Pak Kades Sapri S.Sos harus bertanggung jawab atas ketidaktransparanan ini!” tegas warga dengan suara lantang.
Masyarakat juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Takalar untuk segera melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pattoppakang selama tiga tahun terakhir.
“Kami meminta BPK dan Inspektorat untuk segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti ada penyimpangan, seret para pelaku ke ranah hukum! Pak Kades Sapri S.Sos harus diperiksa secara intensif!” pungkas warga tersebut.
Kasus ini semakin memperburuk citra Kades Sapri S.Sos dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di tingkat desa.
(*)
