Makassar, Sangkakalanews.my.id — Rekaman suara yang diduga melibatkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dr. Syarif, kini menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial. Rekaman tersebut diduga memuat percakapan permintaan uang yang juga menyebut nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achie Soleman, sehingga memunculkan dugaan praktik pungutan liar maupun indikasi korupsi di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Pasca beredarnya rekaman tersebut, sorotan mengarah pada seorang Kepala UPT SPF SMP Negeri 8 Makassar bernama Mariamin, yang disebut-sebut sebagai pihak yang merekam percakapan tersebut. Rekaman itu dinilai membuka tabir persoalan internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar, terlebih Dr. Syarif merupakan atasan langsung dari kepala sekolah tempat dinasnya mengabdi.
Wakil Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LSM PERAK Indonesia, Heri Gonggong, menilai rekaman tersebut sebagai sinyal awal yang tidak boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
“Jika rekaman suara yang beredar itu benar adanya, maka ini sudah sangat serius. Kami meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas, dan Wali Kota Makassar harus turun tangan langsung. Kepala sekolah, Kabid SMP Dr. Syarif, hingga Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar harus diberhentikan sementara untuk kepentingan pemeriksaan,” ujar Heri Gonggong kepada awak media, Sabtu (24/1/26)..
Menurut Heri, keberanian yang diduga Kepala UPT SPF SMP Negeri 8 Makassar, Mariamin Ibrahim, S.Pd, M.Pd merekam percakapan tersebut menunjukkan adanya tekanan yang kuat di internal birokrasi pendidikan. Ia menilai tindakan tersebut justru membuka dugaan praktik tidak sehat yang selama ini tertutup rapat.
“Keberanian diduga Kepsek merekam suara pimpinannya menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hal sepele. Ini bukan mencoreng institusi karena rekaman, tetapi dugaan perbuatannya yang mencoreng Dinas Pendidikan Kota Makassar,” tegasnya.
Heri juga menyoroti informasi yang beredar bahwa Kepsek tersebut diduga mendapat dukungan dari salah satu oknum Legislator. Menurutnya, informasi tersebut harus diuji secara objektif agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Justru dengan adanya dugaan backing politik, maka proses hukum harus lebih transparan dan terbuka agar publik tidak kehilangan kepercayaan,” katanya.
LSM PERAK Indonesia juga menilai adanya kesan ketakutan di internal Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mengambil tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang diduga terlibat. Heri menyebut posisi kepala sekolah tersebut dinilai kuat dan sulit diganti, sehingga dibutuhkan campur tangan langsung dari Sekretaris Daerah dan Wali Kota Makassar.
“Kalau kepala dinas saja dianggap sulit mengganti kepala sekolah, maka ini alarm bahaya. Wali Kota dan Sekda harus turun tangan langsung. Jangan sampai birokrasi pendidikan dikendalikan oleh kekuatan di luar sistem,” ujar Heri.
Ia menegaskan bahwa rekaman suara tersebut harus dijadikan pintu masuk awal bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan adanya transaksi keuangan ilegal, baik dalam bentuk dugaan korupsi maupun pungutan liar yang selama ini diduga telah terjadi.
“Rekaman ini adalah informasi awal yang sangat penting bagi penyidik. Tinggal kemauan negara hadir untuk membersihkan dunia pendidikan dari praktik-praktik kotor,” pungkas Heri Gonggong.
LSM PERAK Indonesia menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan langkah tegas dari Pemerintah Kota Makassar serta aparat penegak hukum demi menjaga marwah dunia pendidikan.
(*)
